Mandau,www.mediaaktualitas.com
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PKS, H. Misno, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I tahun 2025 di Jalan Gajah Sakti, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para ketua RT dan RW, Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS Bengkalis H. Henawan, ST., pengurus Pelkom, tim PKS, serta para tamu undangan.
Acara diawali dengan sambutan dari H. Henawan, ST. yang mewakili Partai PKS. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa PKS mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sambutannya, H. Misno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, RT, RW, serta warga yang hadir. Ia menegaskan bahwa reses merupakan wadah bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, terutama terkait persoalan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
Menanggapi keluhan warga mengenai pengangguran, H. Misno menegaskan akan menindaklanjutinya ke Dinas Tenaga Kerja agar penerimaan tenaga kerja lokal benar-benar diawasi sesuai aturan 70:30 persen. Ia juga menyinggung soal defisit anggaran daerah akibat turunnya dana transfer pusat, yang berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan pembangunan.
Terkait banyaknya keluhan mengenai BPJS nonaktif, ia mengimbau masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) agar tetap bersabar, karena beban APBD saat ini cukup besar dan pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.
Lebih lanjut, H. Misno berharap agar seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi melalui Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Renja OPD, sehingga pembangunan di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Dalam sesi tanya jawab, RW Chandra menyampaikan keluhan warga terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyebutkan bahwa di wilayah RW 5, 6, dan 8 terdapat penerima PKH yang tiba-tiba dihentikan bantuannya tanpa penjelasan, serta beberapa warga yang memiliki kartu PKH namun belum pernah menerima pencairan dana.
Menanggapi hal tersebut, H. Misno menjelaskan bahwa pihaknya akan menelusuri permasalahan itu melalui kelurahan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mengakui kemungkinan adanya pembaruan data dari Kemensos yang menyebabkan penerima tidak memenuhi kriteria atau telah meninggal dunia, sehingga otomatis terhapus dari sistem.
Ia juga meminta pihak kelurahan untuk melakukan pendataan ulang agar warga yang benar-benar berhak tidak terlewat. “Kami akan tindak lanjuti setelah reses ini agar penerima manfaat PKH mendapatkan kejelasan dan keadilan,” tegasnya.
Warga juga menanyakan mengenai pemutihan BPJS dan perekrutan tenaga program MBG. Dijelaskan bahwa pemutihan BPJS kemungkinan dilakukan pada November 2025, namun masih menunggu surat edaran resmi dari kementerian terkait.
Sementara untuk program MBG, perekrutan dibagi dua kategori, yakni ketua STTG yang sudah bersertifikat nasional, serta dua pendamping bidang gizi dan akuntansi yang wajib lulusan S1 sesuai kompetensi. Adapun pekerja dapur direkrut dengan melibatkan warga sekitar, sekitar 70 persen berasal dari lingkungan tempat dapur beroperasi melalui koordinasi RT dan RW setempat.
Dalam kesempatan itu, Ibu Mesrawati, seorang ibu tunggal, juga menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta menanyakan syarat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disebut harus memiliki PKH.
Menanggapi hal itu, H. Misno menjelaskan bahwa program KIP merupakan bantuan nasional, sedangkan beasiswa daerah saat ini belum dibuka karena keterbatasan anggaran APBD. Ia menambahkan bahwa program beasiswa yang sempat dihentikan kini sudah kembali dibayarkan, dan berjanji akan menanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai syarat resmi penerima KIP agar masyarakat mendapatkan kejelasan.
