DURI –mefiaaktualitas.com
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nurhasanah, Lc., melaksanakan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Mandau di rumah Fatmawati, Ketua Permata Duri Barat, yang beralamat di Jalan Obor 3 Gang Kenari, RT 02 RW 05, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Jumat (17/7/2026).
Baca juga:H Misno Serap Aspirasi Warga Duri Timur Melalui Kegiatan Reses DPRD
Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut dihadiri oleh Sekretaris DED PKS Kabupaten Bengkalis Rico, Ketua DPC PKS Mandau Nazarudin, S.Pt., mtokoh agama Ustaz Tengku Zamaan, tokoh masyarakat H Afrizal dt Marajo, serta ibu-ibu Majelis Taklim RW 05.
Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Ustaz Tengku Zamaan. Dalam sambutannya, Hj. Nurhasanah mengapresiasi semangat ibu-ibu Majelis Taklim yang baru saja mengikuti pengajian sebelum menghadiri kegiatan reses.
Dengan suasana penuh kehangatan, Hj. Nurhasanah mengajak para peserta berdialog mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyampaikan perkembangan kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.
Pendidikan Jangan Menjadi Korban Efisiensi Anggaran
Dalam penyampaiannya, Hj. Nurhasanah menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Ia berharap program beasiswa tidak dihapus karena masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Untuk pendidikan jangan sampai dipangkas. Program beasiswa harus tetap diperjuangkan. Walaupun tahun ini belum dianggarkan, Insya Allah kita akan terus berjuang agar tahun depan dapat kembali dianggarkan,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi seharusnya dilakukan terhadap kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga anggaran dapat dialihkan kepada program yang lebih bermanfaat.
“Kegiatan seremonial atau kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sebaiknya dikurangi agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Program Prioritas Pemerintah Perlu Dikawal
Hj. Nurhasanah menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran terjadi karena pemerintah pusat tengah memprioritaskan sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, program-program tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat sasaran.
Ia mencontohkan program MBG yang dinilai cukup membantu para orang tua karena anak-anak telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
“Programnya bagus. Tinggal bagaimana pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun korupsi. Itu yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Warga Sampaikan Aspirasi
Pada sesi dialog, para peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada wakil rakyat.
Perwakilan Majelis Taklim RW 05, Mimi, mengusulkan bantuan peralatan memasak untuk menunjang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok majelis taklim.
Selanjutnya, Erna menyampaikan permohonan bantuan mesin pemeras santan yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan usaha bersama masyarakat.
Sementara itu, Ema Wati, warga RT 02 RW 05, meminta agar pembangunan jalan di lingkungan mereka dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, kondisi jalan yang berada di depan permukiman warga sering menyebabkan masyarakat terjatuh, terutama ketika hendak menuju masjid untuk menunaikan salat.
“Kami berharap pembangunan jalan ini bisa dipercepat karena sering membuat warga terjatuh saat pergi salat,” ungkapnya.
Usulan Harus Diajukan Melalui Kelompok
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hj. Nurhasanah menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah pada umumnya disalurkan kepada kelompok, bukan kepada individu.
Karena itu, ia meminta masyarakat menyusun proposal secara bersama-sama agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Silakan buat proposal kepada pemerintah. Nanti akan kita komunikasikan bersama. Bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok, bukan perorangan, sehingga pengajuannya juga harus melalui kelompok,” jelasnya.
Ia juga memastikan akan terus mengawal berbagai usulan masyarakat, terutama yang telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun jalur resmi lainnya.
“Kalau usulan itu sudah masuk melalui Musrenbang atau mekanisme lainnya, Insya Allah akan saya ingatkan kembali agar menjadi perhatian pemerintah daerah,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, Hj. Nurhasanah mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi serta menjaga kebersamaan dalam membangun lingkungan. Menurutnya, reses menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bengkalis.
Laporan:Lin HSB
Penerbit Redaksi mediaaktualitas
