Example floating
Example floating
DaerahHukum & KriminalMandailing NatalSumatera Utara

Dugaan Pungli Dana Poktan 30 Persen, Kejari Madina Didesak Bertindak

mediaaktualitas
0
×

Dugaan Pungli Dana Poktan 30 Persen, Kejari Madina Didesak Bertindak

Sebarkan artikel ini

MANDAILING NATAL – Dugaan pemotongan dana bantuan kelompok tani (Poktan) sebesar 30 persen di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Dugaan tersebut memunculkan desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal segera melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

 

Sorotan ini turut mengarah kepada mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Taufik Zulhendra, yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan persoalan pengelolaan bantuan kelompok tani pada masa jabatannya.

 

Baca juga:Sembilan Masjid Disambangi, Polres Bengkalis Perkuat Silaturahmi dan Pesan Kamtibmas

 

Namun, dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

 

Dugaan Pemotongan 30 Persen Dana Kelompok Tani Jadi Sorotan

 

Informasi mengenai dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 30 persen menjadi persoalan serius karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

 

Apabila pemotongan tersebut benar terjadi tanpa dasar hukum maupun ketentuan yang sah, praktik itu berpotensi merugikan kelompok tani penerima manfaat.

 

Selain mengurangi hak penerima bantuan, dugaan penyimpangan tersebut juga dapat menghambat tujuan program pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

 

Kejari Madina Diminta Telusuri Aliran Dana

 

Masyarakat mendesak Kejari Mandailing Natal agar tidak mengabaikan persoalan ini. Aparat penegak hukum diharapkan melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan kelompok tani.

 

Dugaan pungli dana Poktan Madina 30 persen
Sorotan dugaan pemotongan dana bantuan kelompok tani di Mandailing Natal

 

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan meminta keterangan pengurus dan anggota kelompok tani penerima bantuan, memeriksa dokumen pencairan, menelusuri laporan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana.

 

Jika ditemukan bukti awal yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Perlu Dibuktikan

 

Dalam perspektif hukum, pemotongan dana bantuan pemerintah tanpa dasar yang sah dan apabila memenuhi unsur pidana dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

 

Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada alat bukti, fakta hukum, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

 

Masyarakat berharap Kejari Mandailing Natal dapat memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut. Transparansi penanganan perkara menjadi penting agar tidak muncul spekulasi mengenai penggunaan dan penyaluran dana bantuan kelompok tani.

 

Hingga berita ini disusun, dugaan pemotongan 30 persen tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Konfirmasi dari pihak mantan Kepala Dinas Pertanian Mandailing Natal, Taufik Zulhendra, maupun penjelasan resmi Kejari Mandailing Natal juga diperlukan untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

 

Mediaaktualitas.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

 

Laporan:Arif.S

Penerbit Redaksi mediaaktualitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *