laporan: Tim
Jakarta,www.mediaaktualitas.com
Rabu(15/10/25)
Wacana pembangunan Family Office yang diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menuai sorotan. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
Penolakan itu disampaikan Purbaya usai rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ia menegaskan, dana publik tidak bisa digunakan untuk proyek yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kalau mau bangun Family Office, silakan saja, tapi jangan pakai dana APBN. Uang negara harus untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, Luhut mengusulkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengelolaan aset keluarga global seperti halnya Singapura dan Dubai. Konsep tersebut diharapkan mampu menarik arus investasi asing sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional.
Namun, Kementerian Keuangan menilai rencana itu tidak mendesak untuk dibiayai APBN, mengingat kondisi fiskal yang masih terbatas serta banyaknya kebutuhan publik yang lebih prioritas.
Menurut pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, konsep Family Office sebenarnya memiliki potensi strategis jangka panjang karena bisa membuka peluang investasi besar. Namun, pembiayaan dari APBN justru berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Konsepnya menarik, tapi pendanaannya harus dari swasta. Kalau pakai APBN, bisa muncul persepsi bahwa uang rakyat dipakai untuk kepentingan kelompok elite,” ujar Bhima, dikutip dari iNews.id.
Secara umum, Family Office merupakan lembaga keuangan privat yang mengelola kekayaan keluarga superkaya — meliputi investasi, warisan, hingga aset lintas negara. Dalam konteks kenegaraan, proyek semacam ini berbeda dari sovereign wealth fund, karena lebih berorientasi pada kepentingan investor individu, bukan kepentingan publik.
Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap inovasi ekonomi baru, tetapi setiap usulan harus melalui kajian yang matang — baik dari sisi manfaat publik, efektivitas fiskal, maupun transparansi penggunaan dana.
“Uang APBN bukan untuk coba-coba. Harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak boleh bocor,” tambahnya.
Dengan demikian, proyek Family Office yang diusulkan Luhut masih mungkin berjalan, namun melalui skema pendanaan non-APBN, seperti investasi swasta atau kemitraan publik-swasta (PPP).
Langkah ini dinilai lebih bijak agar inovasi ekonomi tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara dan tetap berpihak pada rakyat.
