Example floating
Example floating
Kepulauan Riau

Kontraktor RSUD RAT Kepri Lapor KPK dan Kejagung: Dugaan Mafia Anggaran, Pembayaran Proyek Miliaran Mangkrak 3 Tahun

aktualitas
15
×

Kontraktor RSUD RAT Kepri Lapor KPK dan Kejagung: Dugaan Mafia Anggaran, Pembayaran Proyek Miliaran Mangkrak 3 Tahun

Sebarkan artikel ini

Tanjungpinang,www.mediaaktualitas.com
Selasa,21 Oktober 2025

Sejumlah kontraktor yang melaksanakan kegiatan pekerjaan serta penyedia barang dan jasa di RSUD Raja Ahmad Thabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau mengaku gerah dan kecewa terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit tersebut. Pasalnya, hingga kini pembayaran atas pekerjaan mereka sejak tahun 2022 dan 2023 belum juga diselesaikan.

Para kontraktor menilai, manajemen RSUD RAT Kepri di bawah kepemimpinan mantan Direktur dr. Yusmaneldi hingga Plt. Direktur Luki Zahirman diduga tidak transparan dan cenderung bermasalah dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, tagihan pekerjaan dengan nilai mencapai miliaran rupiah tidak kunjung dibayarkan.

“Kami sudah menunggu hampir tiga tahun, tapi tidak ada kejelasan sama sekali. Pihak RSUD RAT hanya memberi alasan klasik seperti defisit anggaran, belum berkontrak, atau efisiensi, tapi faktanya tidak ada penyelesaian,” ujar salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya, Selasa (22/10).

Polemik ini semakin memanas karena sejumlah kontraktor mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Mereka menilai, ada indikasi kuat terjadinya penyimpangan dan permainan mafia anggaran dalam penggunaan dana di lingkungan RSUD RAT Kepri.

“Bisa saja uangnya sudah terpakai oleh oknum-oknum tertentu di dalam rumah sakit. Kami minta Satgas Anti Korupsi menindaklanjuti kasus ini agar terang benderang,” tambah sumber itu.

Sebelumnya, Inspektorat Provinsi Kepri juga disebut telah melakukan audit dan review atas sejumlah kegiatan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor. Meski sudah ada instruksi dari Dinas Kesehatan Kepri agar pihak RSUD RAT menyelesaikan administrasi dan melakukan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan, hingga kini belum ada realisasi.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai, persoalan di RSUD RAT Kepri menjadi cerminan buruk tata kelola keuangan pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan anggaran APBD dan APBN untuk layanan publik.

“Kalau masalah seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan makin menurun. Kami minta aparat penegak hukum segera bertindak,” tegas salah satu kontraktor lainnya.

Kasus dugaan penyimpangan di RSUD RAT Kepri ini kini menjadi sorotan luas. Publik menunggu langkah tegas aparat hukum untuk menelusuri jejak dugaan korupsi sistemik yang ditengarai melibatkan pejabat tinggi dan jaringan mafia anggaran di tubuh RSUD RAT Kepri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *