Laporan:Pakcik Amin
Dumai,www.mediaaktualitas.com
Alhamdulillah, setelah lebih dari satu tahun perjuangan panjang, Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAPTekal) Dumai akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan PT Inti Benua Perkasatama (IBP) Musimas Group selaku pengguna jasa PT Srikandi Inti Lestari (PT SIL).
Kesepakatan ini membawa kabar gembira bagi para buruh, di mana sebanyak 174 pekerja kontrak dari PT SIL resmi diangkat menjadi karyawan tetap PT IBP. Keputusan ini menjadi langkah positif di tengah gelombang PHK besar-besaran yang melanda secara nasional, sekaligus patut diapresiasi sebagai percontohan dalam menjaga hubungan industrial.
Ketua FAPTekal Dumai, Ismunandar atau akrab disapa Ngah Nandar, menyebutkan perjuangan ini telah berlangsung selama lebih kurang satu tahun. “Hari ini kita bersyukur karena hak-hak pekerja mulai diselesaikan. Kesepakatan dengan PT IBP mencakup rekrutmen tenaga kerja baru, di mana para pekerja kontrak dari PT SIL diangkat menjadi karyawan tetap PT IBP,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT IBP (Musimas Group), Syafruddin Tarigan, menilai kesepakatan ini sebagai langkah positif. “Perbedaan itu biasa terjadi, namun semangat kebersamaan tetap harus diutamakan. Yang terpenting, hak pekerja bisa terpenuhi,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan, manajemen juga telah menyelesaikan hak-hak pekerja sebanyak 17 orang dan akan mengangkat secara bertahap 360 pekerja PKWT PT SIL dari masyarakat Kota Dumai untuk menjadi karyawan tetap PT IBP, sesuai syarat yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, PLT Kadisnaker Dumai Yusmanidar, didampingi Kabid HI Afrinaidi dan Kasi Persyaratan Kerja Dahlan, turut memberi apresiasi atas kesepakatan tersebut. “Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Kami apresiasi FAPTekal dan manajemen PT IBP yang sudah menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah,” ungkapnya.
FAPTekal berharap langkah baik ini benar-benar dijalankan secara konsisten. “Kami berharap komitmen ini dijaga agar ke depan tidak ada lagi konflik yang merugikan pekerja maupun perusahaan,” tutup Ngah Nandar.
