Example floating
Example floating
BengkalisDaerah

Rp1,4 Miliar Uang Negara Diduga Raib! SPPD Fiktif Satpol PP Bengkalis Terbongkar, Stempel Seluruh Kecamatan Dipalsukan

mediaaktualitas
19
×

Rp1,4 Miliar Uang Negara Diduga Raib! SPPD Fiktif Satpol PP Bengkalis Terbongkar, Stempel Seluruh Kecamatan Dipalsukan

Sebarkan artikel ini

BENGKALIS – Skandal dugaan korupsi anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis mengungkap praktik perjalanan dinas fiktif yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.429.780.200.

 

Dalam perkara korupsi anggaran Tahun Anggaran 2021–2022 tersebut, berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis pada 16 November 2026.

 

Berdasarkan hasil penyidikan Satreskrim Polres Bengkalis, perjalanan dinas yang tercantum dalam dokumen ternyata tidak pernah dilaksanakan. Namun, berbagai dokumen administrasi tetap disiapkan sehingga anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan.

 

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

 

Stempel Seluruh Kecamatan Diduga Dibuat Sendiri

 

Tersangka TF diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Bina Potensi Masyarakat dan diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP Kabupaten Bengkalis pada 2021 hingga Maret 2022.

 

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur nama-nama pegawai dan tenaga honorer untuk dimasukkan ke dalam dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

 

Dokumen administrasi berupa Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi juga disiapkan, meskipun sebagian besar perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan.

 

Bahkan, berdasarkan keterangan penyidik, tersangka diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi administrasi perjalanan dinas fiktif tersebut.

 

Nama tersangka sendiri turut tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang diduga fiktif.

 

Sementara itu, sejumlah pegawai maupun tenaga honorer yang namanya dicantumkan dalam dokumen disebut hanya diminta menandatangani kuitansi dan menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.

 

Kerugian Negara Rp1,4 Miliar, SPPD Fiktif Capai Rp1,25 Miliar

 

Dari total kerugian negara sebesar Rp1.429.780.200, sekitar Rp1,25 miliar diduga berasal dari kegiatan perjalanan dinas fiktif.

 

Selain itu, kerugian negara juga ditemukan pada sejumlah pos belanja lainnya, di antaranya belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan serta kegiatan bimbingan teknis yang diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp737,6 juta.

 

Temuan tersebut memperlihatkan besarnya dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan pelayanan pemerintahan.

 

Berkas P-21, Tersangka Segera Diserahkan ke Kejaksaan

 

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi serta tiga orang ahli untuk mendalami perkara tersebut.

 

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan, penyidik selanjutnya akan melaksanakan Tahap II, yakni menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

 

Tersangka dijerat dengan Pasal 603 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

 

Ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan tersebut sebagaimana disampaikan penyidik adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

 

Polisi Tegaskan Uang Negara Bukan untuk Dipermainkan

 

Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Arthur Joshua Toreh menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindak setiap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

 

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.

 

Perkara ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai peruntukannya.

 

Kini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, proses hukum terhadap tersangka TF memasuki tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.

 

Polisi Bersama Masyarakat. Polres Bengkalis Hadir.

 

Laporan Lin hsb

Penerbit Redaksi mediaaktualitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *