Example floating
Example floating
BengkalisDaerah

PKS PT SSP DISOROT! DIDUGA TAMPUNG TBS DARI KAWASAN SM BALAI RAJA, HERBET GINTING DESAK KLHK TURUN TANGAN

mediaaktualitas
1
×

PKS PT SSP DISOROT! DIDUGA TAMPUNG TBS DARI KAWASAN SM BALAI RAJA, HERBET GINTING DESAK KLHK TURUN TANGAN

Sebarkan artikel ini

PINGGIR, BENGKALIS – Dugaan masuknya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT SSP di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

 

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan rantai pasok bahan baku perusahaan, khususnya terkait asal-usul TBS yang diterima dan diolah di pabrik. Jika benar terdapat buah sawit yang berasal dari kawasan hutan konservasi, maka persoalan ini bukan sekadar persoalan administrasi pemasok, melainkan menyangkut dugaan pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

 

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bengkalis sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Pinggir, Herbet Ginting, S.E., menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik tersebut. Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas penerimaan TBS di PKS PT SSP.

 

“Suaka Margasatwa Balai Raja merupakan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang, bukan kawasan untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit. Apabila benar ada TBS dari dalam kawasan tersebut yang diterima dan diolah oleh PKS, maka hal ini harus diusut secara serius. Jangan sampai aktivitas ekonomi perusahaan justru ikut menopang praktik perambahan kawasan hutan,” tegas Herbet Ginting dalam keterangannya di Kecamatan Pinggir, Senin (16/11/2026).

 

PT SSP Diminta Buka Asal-Usul TBS yang Masuk ke Pabrik

 

Menurut Herbet, perusahaan pengolahan kelapa sawit tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan pasokan bahan baku tanpa memastikan legalitas sumber TBS yang diterima.

 

Rantai pasok kelapa sawit harus dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari kebun asal, pemilik lahan, pemasok, pengepul, hingga pihak yang menyerahkan buah ke pabrik.

 

Karena itu, alasan bahwa TBS berasal dari pengepul atau RAM perantara tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pemeriksaan asal-usul bahan baku.

 

Herbet meminta manajemen PKS PT SSP memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme verifikasi pemasok dan sistem penelusuran asal-usul TBS yang selama ini diterapkan perusahaan.

 

“Perusahaan harus bisa menjelaskan dari mana buah sawit itu berasal. Jangan sampai ketika buah sudah masuk ke pabrik, persoalan legalitas sumbernya justru tidak lagi menjadi perhatian. Jika perusahaan memiliki sistem pengawasan yang baik, tentu asal-usul pasokan harus dapat ditelusuri,” ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa dugaan penerimaan hasil perkebunan dari kawasan hutan perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

 

Habitat Gajah Sumatera Terancam, Konflik dengan Masyarakat Bisa Membesar

 

Tidak hanya menyangkut dugaan persoalan hukum, Herbet juga menyoroti dampak ekologis yang dapat ditimbulkan apabila aktivitas perambahan di kawasan SM Balai Raja terus berlangsung.

 

Kawasan konservasi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan habitat satwa liar, termasuk Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang merupakan satwa dilindungi.

 

Menurutnya, penyempitan habitat akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dapat mengganggu ruang jelajah satwa liar dan meningkatkan potensi konflik antara gajah dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

 

“Penerimaan TBS yang terbukti berasal dari kawasan konservasi sama saja dengan memberikan ruang ekonomi bagi aktivitas yang merusak hutan. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak konflik satwa, sementara persoalan rantai pasok hasil perkebunan yang diduga berasal dari kawasan hutan tidak pernah dituntaskan,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan bahwa perlindungan SM Balai Raja bukan hanya tanggung jawab petugas kehutanan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

 

Herbet Desak KLHK, BBKSDA Riau dan Pemkab Bengkalis Segera Sidak

 

Atas persoalan tersebut, Herbet Ginting menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan instansi terkait.

 

Pertama, meminta KLHK melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan BBKSDA Riau segera melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dugaan masuknya TBS dari kawasan SM Balai Raja ke PKS PT SSP.

 

Kedua, meminta Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan pemeriksaan serta audit terhadap rantai pasok TBS yang diterima perusahaan.

 

Ketiga, mendesak manajemen PKS PT SSP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pemasok, termasuk pengepul dan RAM perantara, serta menghentikan penerimaan pasokan yang terbukti berasal dari kawasan konservasi.

 

Keempat, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan tersebut apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kelima, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Herbet meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi perbincangan tanpa tindakan nyata. Kami meminta pemerintah turun langsung, periksa dokumen pemasok, telusuri asal-usul TBS, dan lakukan audit terhadap rantai pasok perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai hukum,” tegasnya.

 

Manajemen PKS PT SSP Diharapkan Berikan Klarifikasi

 

Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, keterbukaan pihak perusahaan menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

 

Manajemen PKS PT SSP diharapkan memberikan klarifikasi mengenai sistem penerimaan TBS, mekanisme pemeriksaan legalitas kebun pemasok, serta langkah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahan baku perusahaan tidak berasal dari kawasan hutan konservasi.

Baca juga;MTQ ke-51 Kabupaten Bengkalis Resmi Dibuka, 545 Peserta Ikuti Perlombaan

Klarifikasi perusahaan juga diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif dan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak sebelum adanya pemeriksaan dari instansi berwenang.

 

Herbet menegaskan bahwa dirinya bersama elemen pemuda dan masyarakat Kecamatan Pinggir akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah.

 

“Kami tidak sedang menghambat investasi ataupun kegiatan usaha. Namun, investasi harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh mengorbankan kawasan hutan yang dilindungi. Jangan sampai keuntungan perusahaan justru dibayar mahal dengan hilangnya habitat satwa dan rusaknya lingkungan yang menjadi warisan generasi mendatang,” pungkas Herbet.

 

Kini publik menunggu langkah konkret KLHK, BBKSDA Riau, Pemkab Bengkalis, serta klarifikasi manajemen PKS PT SSP. Apakah dugaan ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh, atau justru dibiarkan tanpa kejelasan?

 

Persoalan ini layak mendapat perhatian serius demi tegaknya hukum, terjaganya kawasan konservasi SM Balai Raja, dan terlindunginya kepentingan masyarakat Kecamatan Pinggir.

 

Laporan: Lin Hsb

Penerbit Redaksi mediaaktualitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *