PADANGSIDIMPUAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS) menyoroti polemik yang tengah menjadi perbincangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan.
Melalui Presiden Mahasiswa BEM IPTS, Syahrial Siregar, kritik tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026). Ia menilai dinamika yang terjadi di lembaga legislatif seharusnya menjadi momentum bagi seluruh anggota DPRD untuk kembali mengingat tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diberikan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Syahrial melontarkan sindiran keras melalui ungkapan, “Maling teriak maling, mahalnya integritas diri.”
Ungkapan tersebut, menurutnya, merupakan kritik terhadap pentingnya konsistensi moral, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat. Pernyataan itu juga dikenal dengan sapaan Cak Regar.
BEM IPTS Ingatkan DPRD tentang Amanah Rakyat
Syahrial menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebaliknya, DPRD seharusnya menjadi lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah, serta memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas.
Menurutnya, para wakil rakyat perlu lebih fokus memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Padangsidimpuan.
Mulai dari kebutuhan pelayanan publik, pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya yang dipikirkan adalah persoalan rakyat, bukan persoalan bagi-bagi atau kepentingan masing-masing,” demikian pesan kritik yang disampaikan Syahrial.
Polemik Internal Dinilai Berpotensi Memengaruhi Kepercayaan Publik
Syahrial juga menilai bahwa ketika lembaga legislatif menjadi sorotan akibat polemik internal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat berpotensi mengalami penurunan.
Sebab, masyarakat menaruh harapan besar agar DPRD mampu menunjukkan keteladanan, kedewasaan dalam berpolitik, serta tanggung jawab moral ketika menjalankan fungsi kelembagaan.
Bagi BEM IPTS, integritas tidak cukup hanya ditampilkan melalui pernyataan atau slogan. Nilai tersebut harus dibuktikan melalui sikap, keputusan, dan tindakan nyata yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kursi DPRD bukanlah milik pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik.
BEM IPTS: Rakyat Membutuhkan Wakil yang Benar-Benar Bekerja
Dalam pesannya, Syahrial menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan konflik kepentingan. Masyarakat justru membutuhkan wakil rakyat yang hadir, mendengar keluhan, serta benar-benar memperjuangkan kebutuhan mereka.
“Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan konflik kepentingan. Rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar bekerja, mendengar, dan memperjuangkan kepentingannya,” tegasnya.
Sebagai penutup, kritik tersebut dirangkum dalam sebuah ungkapan yang menggambarkan kepedulian sekaligus kekecewaan terhadap kondisi daerah, yakni “Rusaknya Tanah Kelahiranku”.
Ungkapan tersebut menjadi seruan moral agar seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan, kembali memperhatikan masa depan dan menjaga marwah Kota Padangsidimpuan.
BEM IPTS berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh anggota DPRD agar senantiasa menjalankan amanah jabatan dengan mengedepankan integritas, tanggung jawab, serta kepentingan masyarakat.
Sebab, kepercayaan rakyat merupakan amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar janji dan pernyataan.
Penulis: Redaksi








