TAPANULI SELATAN – Pengelolaan anggaran penanganan bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2025 menjadi sorotan. Pasalnya, dari total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15,125 miliar, realisasi penggunaannya dilaporkan baru mencapai 50,33 persen.
Baca juga:Bea Cukai Dumai Musnahkan Ribuan Barang Ilegal Senilai Rp4,7 Miliar
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyerapan anggaran, terutama dalam mendukung penanganan darurat serta pemulihan masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan Tabel 5.1.43 dalam dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat sejumlah alokasi penggunaan BTT sepanjang tahun 2025 untuk mendukung penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Rincian Penggunaan Anggaran BTT Tahun 2025
Dalam dokumen tersebut, sejumlah alokasi anggaran tercatat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, di antaranya:
- Sebesar Rp83.470.400 untuk tanggap darurat banjir dan tanah longsor serta rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Aek Libung, Kecamatan Sayurmatinggi.
- Sebesar Rp2.000.000.000 untuk penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebesar Rp1.387.500.000 untuk pembangunan jalan menuju lokasi relokasi Hunian Tetap (Huntap) Hapesong Baru bagi masyarakat terdampak bencana.
- Sebesar Rp117.089.800 untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebersihan dan tempat penampungan sampah pascabencana.
- Sebesar Rp239.311.000 untuk pengadaan obat-obatan bagi warga pengungsi korban banjir dan tanah longsor.
- Sebesar Rp2.001.826.401 untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, serta mendukung pemulihan pembelajaran bagi siswa terdampak bencana.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan darurat, tetapi juga menyangkut pemulihan infrastruktur, kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga keberlangsungan pendidikan masyarakat.

Realisasi BTT Menjadi Perhatian Publik
Di sisi lain, rendahnya realisasi anggaran BTT tersebut menjadi perhatian karena penanganan bencana membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelumnya disebut menjelaskan bahwa keterbatasan waktu serta proses pengadaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran.
Meski demikian, masyarakat tetap membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan program pemulihan yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2025.
Program-program yang belum terealisasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan pada tahun anggaran 2026, sehingga masyarakat terdampak benar-benar memperoleh manfaat dari anggaran yang telah disiapkan pemerintah.
Pemkab Tapsel Didorong Transparan Soal SiLPA
Atas kondisi tersebut, Pemkab Tapanuli Selatan didorong untuk membuka secara transparan rincian penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), termasuk menjelaskan apakah sisa anggaran BTT akan dialokasikan kembali untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran penanganan bencana telah digunakan, program apa saja yang belum terlaksana, serta bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan pemulihan.
Sebab, besarnya anggaran yang disiapkan tidak serta-merta menjadi ukuran keberhasilan penanganan bencana. Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, pemulihan infrastruktur yang rusak, serta terpenuhinya kebutuhan dasar warga terdampak.
Publik pun berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyediaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Tapanuli Selatan.
Laporan: Arif.S
Penerbit Redaksi mediaaktualitas








