DUMAI, mediaaktualitas.com
12/8/2026 —
Rencana pengelolaan lahan parkir oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai di kawasan industri Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
Penolakan tersebut memunculkan ketegangan di lapangan. Bahkan, pada Selasa (11/8/2026), terjadi bentrokan antara warga dan pihak yang disebut sebagai perwakilan BUMD saat berada di area perusahaan di kawasan industri tersebut.
Baca juga:HUT RI ke-81, Rutan Dumai Tebar Kepedulian
Masyarakat mempertanyakan dasar legalitas dan mekanisme pengambilalihan pengelolaan parkir yang dinilai dilakukan tanpa adanya komunikasi yang jelas dengan warga setempat.
Warga Pertanyakan Legalitas Pengelolaan Parkir
Perwakilan masyarakat Sungai Sembilan, Muhammad Ravi, mengatakan warga merasa resah dengan kehadiran pihak BUMD yang disebut mulai mengambil alih pengelolaan parkir di salah satu perusahaan kawasan industri Lubuk Gaung.
Menurut Ravi, pihak yang datang ke lokasi belum menunjukkan dokumen yang dapat menjelaskan dasar kerja sama pengelolaan parkir tersebut.
«“Kehadiran BUMD di Sungai Sembilan sudah sangat meresahkan kami sebagai masyarakat. Semalam, Selasa (11/08/2026), beberapa orang perwakilan mereka datang ke area PT IBP dan langsung mengambil alih pengelolaan parkir di area tersebut tanpa menunjukkan surat-surat yang jelas, baik itu surat kerja sama resmi dengan pihak perusahaan maupun surat kesepakatan lainnya,” ujar Muhammad Ravi.»
Ia menilai langkah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.
“Pergerakan semacam ini terkesan seperti aksi premanisme,” lanjutnya.
Pengelolaan Parkir Dinilai Berkaitan dengan Ekonomi Warga
Masyarakat Sungai Sembilan juga menyoroti aspek ekonomi dari keberadaan aktivitas parkir di kawasan industri Lubuk Gaung.
Menurut mereka, pengelolaan parkir selama ini menjadi salah satu peluang ekonomi yang dapat melibatkan pemuda dan masyarakat sekitar.
Karena itu, warga meminta setiap kebijakan terkait pengelolaan parkir dilakukan melalui mekanisme yang jelas, termasuk koordinasi dengan perusahaan, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Masyarakat juga mempertanyakan aspek legalitas kerja sama dan mekanisme pemungutan atau pengelolaan pendapatan dari aktivitas parkir tersebut.
Warga Minta Pemkot Dumai Buka Ruang Dialog
Atas situasi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kota Dumai dan pihak BUMD memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum serta mekanisme pengelolaan parkir di kawasan industri Lubuk Gaung.
Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang terbuka sehingga tidak kembali memicu ketegangan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat meminta aktivitas pengambilalihan pengelolaan parkir dihentikan sementara sampai terdapat kejelasan mengenai legalitas, kerja sama dengan perusahaan, serta mekanisme pengelolaannya.
Pemerintah Kota Dumai dan pihak BUMD juga diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut guna mencegah munculnya konflik lanjutan di kawasan industri Lubuk Gaung.
Laporan:Bengs/Jebat/Irwan
Penerbit Redaksi mediaaktualitas
