DURI – Kebijakan persyaratan rekrutmen tenaga kerja pada sejumlah perusahaan mitra yang berada di bawah wilayah operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menuai sorotan. Persyaratan pengalaman kerja minimal 3 hingga 5 tahun atau kepemilikan sertifikasi tertentu dinilai berpotensi mempersempit peluang kerja bagi putra-putri daerah, terutama para lulusan baru SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.
Sorotan tersebut disampaikan Hulubalang Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Mandau, Handana. Ia menilai persyaratan yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan kondisi pencari kerja lokal justru dapat menjadi penghalang bagi generasi muda daerah untuk memperoleh kesempatan bekerja di wilayahnya sendiri.
Menurut Handana, tidak semua pencari kerja, khususnya lulusan baru, memiliki pengalaman kerja selama tiga hingga lima tahun sebagaimana dipersyaratkan sejumlah perusahaan. Begitu pula dengan sertifikasi keahlian yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Bagaimana nasib adik-adik kita yang baru menyelesaikan pendidikan SMA maupun universitas? Tentu mereka belum memiliki pengalaman kerja selama tiga sampai lima tahun. Sementara untuk mendapatkan sertifikasi juga membutuhkan biaya yang cukup besar,” ungkap Handana, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau, khususnya di kawasan Mandau dan sekitarnya, semestinya turut memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja masyarakat tempatan.
Handana berharap PHR dapat mengevaluasi dan mengarahkan perusahaan-perusahaan mitranya agar tidak hanya mengutamakan pengalaman kerja dan sertifikasi, tetapi juga membuka jalur rekrutmen bagi tenaga kerja pemula dari daerah setempat.
“Kami berharap PHR jangan membuat persyaratan yang justru menyulitkan putra-putri daerah. Berikanlah ruang dan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Jangan sampai anak-anak daerah yang baru tamat sekolah tidak memiliki peluang hanya karena belum mempunyai pengalaman kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Handana mengusulkan agar perusahaan yang mensyaratkan sertifikasi tertentu dapat memberikan fasilitas pembiayaan terlebih dahulu kepada calon pekerja yang dinyatakan memenuhi kualifikasi awal.
Menurutnya, biaya sertifikasi dapat ditanggung sementara oleh perusahaan dan selanjutnya diperhitungkan melalui mekanisme pemotongan gaji secara bertahap setelah calon pekerja diterima bekerja, tentunya berdasarkan kesepakatan yang jelas dan tidak memberatkan.
“Kalau sertifikasi memang menjadi persyaratan, kami berharap perusahaan bisa membantu membiayainya terlebih dahulu. Jika calon pekerja diterima, biaya tersebut bisa diperhitungkan melalui pemotongan gaji secara bertahap. Dengan begitu, anak-anak daerah tidak terbebani biaya besar sebelum mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, persyaratan rekrutmen hendaknya tidak menjadi hambatan tambahan bagi generasi muda yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
Handana kembali menyampaikan harapannya agar PHR mengambil peran dalam mendorong perusahaan mitra menciptakan sistem rekrutmen yang lebih terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang proporsional kepada tenaga kerja lokal.
“Kami bermohon kepada pihak PHR agar dapat mengarahkan seluruh mitra kerjanya untuk memberikan kemudahan, termasuk membantu pembiayaan sertifikasi bagi calon tenaga kerja. Berikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk bekerja dan membangun masa depan di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas Handana.
Kesempatan kerja bagi putra-putri daerah bukan sekadar persoalan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di daerah.
Laporan:Lin Hsb
Penerbit Redaksi mediaaktualitas
