PEKANBARU –mediaaktualitas.com
Musyawarah sekaligus konferensi pers yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta Provinsi Riau, Sabtu (27/6/2026), menjadi ajang penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi sekolah swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Dalam forum tersebut, para kepala sekolah menilai kebijakan pemerintah daerah masih belum memberikan perhatian yang berimbang terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Mereka mengaku menghadapi penurunan jumlah peserta didik baru, belum adanya kepastian kuota siswa, hingga terhentinya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Baca juga:PHR Gelar Pasar Murah dan Perbaiki Jalan Tegar di Mandau
Sekolah Swasta Merasa Belum Mendapat Perhatian
Ketua MKKS SMA/SMK Swasta Provinsi Riau, Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan swasta di Provinsi Riau yang dinilainya semakin memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, selama kurang lebih tiga tahun terakhir belum ada kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada sekolah swasta, khususnya dalam pelaksanaan SPMB.
“Sampai hari ini pemerintah lebih banyak memikirkan sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah swasta di Provinsi Riau lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Namun kami tidak pernah diberikan kejelasan mengenai kuota siswa baru untuk sekolah swasta,” ujar Faisal.
Ia juga menyoroti rencana penambahan sekolah negeri di tengah kondisi banyaknya sekolah swasta yang masih kesulitan mendapatkan peserta didik.
“Kalau sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 dianggap sudah mati, mengapa masih ada rencana menambah sekolah lagi, sementara sekolah yang sudah ada saja banyak yang kekurangan murid?” katanya.
Dengan nada penuh keprihatinan, Faisal mempertanyakan posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan di daerah.
“Apakah kami sekolah swasta ini menjadi anak haram sehingga kurang diperhatikan? Padahal tujuan kami jelas, ikut memajukan dunia pendidikan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru,” tegasnya.
Mayoritas Sekolah Belum Penuhi Target Penerimaan
Dalam musyawarah tersebut, sejumlah kepala sekolah memaparkan kondisi riil penerimaan peserta didik baru di masing-masing sekolah. Data yang disampaikan menunjukkan sebagian besar sekolah swasta masih jauh dari target daya tampung.
Berikut data sementara penerimaan siswa baru:
*SMK Telkom: daya tampung 350 siswa, terisi 250 siswa.
*SMK Ekatama: daya tampung 100 siswa, baru 14 pendaftar.
*SMK Dwi Sejahtera: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.
*SMK Tunas Karya: daya tampung 100 siswa, baru 11 pendaftar.
*SMK Global: daya tampung 60 siswa, baru 20 pendaftar.
*SMK PGRI: daya tampung 200 siswa, baru 45 pendaftar.
*SMK Plus Terpadu: daya tampung 150 siswa, baru enam pendaftar secara offline.
*SMK Sultan Muazzam Syah: daya tampung 91 siswa, baru 46 pendaftar.
*SMK Multi Mekanik Makmur: daya tampung 350 siswa, baru 140 pendaftar.
*SMK Ikasari Pekanbaru: daya tampung 324 siswa, baru 221 pendaftar.
*SMK Teknologi Riau: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.
*SMK Setia Dharma: daya tampung 100 siswa, baru 20 pendaftar.
*SMK Migas Melayu Riau: daya tampung 100 siswa, baru 60 pendaftar.
*SMK Pelayaran YAPPI: daya tampung 100 siswa, baru 47 pendaftar.
*SMK Hasanah Pekanbaru: daya tampung 350 siswa, belum mencapai 100 pendaftar.
*SMK Akbar: daya tampung 250 siswa, baru 170 pendaftar.
*SMK IT Al Hisa: daya tampung 90 siswa, baru 12 pendaftar.
Data tersebut menunjukkan sebagian besar sekolah swasta masih mengalami kesulitan memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru, meskipun proses SPMB masih berlangsung.
BOSDA Terhenti, Sekolah Swasta Pertanyakan Komitmen Pemerintah
Selain persoalan penerimaan siswa baru, MKKS juga menyoroti penghentian penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta yang disebut telah berlangsung sekitar satu tahun.
Para kepala sekolah mempertanyakan alasan penghentian bantuan tersebut. Mereka menilai BOSDA sebelumnya menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan swasta dan telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Berdasarkan informasi yang diperoleh saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Riau, penyaluran BOSDA untuk sementara dihentikan sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Harapkan Kebijakan yang Lebih Berkeadilan
Melalui musyawarah tersebut, MKKS SMA/SMK Swasta Provinsi Riau berharap Pemerintah Provinsi Riau segera menghadirkan kebijakan yang lebih adil antara sekolah negeri dan sekolah swasta, baik dalam pelaksanaan SPMB maupun dukungan anggaran pendidikan.
Faisal menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami hanya menginginkan pemerataan pendidikan. Sekolah swasta adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang juga memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kami berharap perhatian pemerintah dapat diberikan secara adil kepada seluruh sekolah, tanpa membedakan status negeri maupun swasta,” tutupnya.
Liputan: Ricky Sambari
Penerbit Redaksi mediaaktualitas
